Bolatimes.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.
Pada Senin 24 Juli 2023, hanya sepekan setelah dilantik, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan naskah rancangan Perpres tersebut sudah disetorkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Beberapa poin dalam naskah rancangan terakhir belum disepakati seluruh pemangku kepentingan di industri media.
Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menegaskan bahwa substansi Perpres tersebut seharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. "Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas," katanya. Namun, Wens mengingatkan, platform digital juga perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan ekosistem informasi di Indonesia.
"Kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution," katanya. Solusi yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya "designation clause" yang ada dalam Media Bargaining Code di Australia, bisa diterapkan di Indonesia. Dengan pasal itu, hanya platform yang menolak berkontribusi secara signifikan pada upaya memperbaiki ekosistem media yang diwajibkan memenuhi ketentuan dalam peraturan. Sampai saat ini, draft terakhir Perpres Publishers Rights yang beredar, tidak memasukkan klausul tersebut.
Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito menegaskan pentingnya memastikan semua kompensasi dari platform untuk penerbit media benar-benar digunakan untuk membiayai produksi jurnalisme yang berkualitas. "Harus ada jaminan bahwa peraturan ini berdampak pada kesejahteraan jurnalis. Karena itu penting draft terakhir rancangan Perpres dibuka ke publik untuk mendapat
masukan dan hasil terbaik," katanya.
Sasmito juga menekankan bahwa penting, peraturan ini dapat diawasi dan ditegakkan oleh badan pelaksana atau komite yang independen dari kepentingan platform, industri media, maupun pemerintah. Namun demikian, kewenangan badan pelaksana atau komite tersebut harus tunduk kepada Undang-Undang Pers dan tidak mengambil kewenangan dari Dewan Pers.
Ketua Umum IDA Dian Gemiano mengungkapkan aspirasi organisasinya agar Perpres ini tidak menjadi langkah mundur untuk industri media digital di Indonesia. “Kami sangat mendukung regulasi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia, namun dengan pertimbangan dinamika industri saat ini harus dilihat pula dengan bijak risiko-risiko yang dapat mendisrupsi keberlangsungan bisnis media jika seluruh pemangku kepentingan belum sepakat dengan rancangan regulasi yang ada, ” katanya.
Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan meminta agar regulasi ini semata mata untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh penerbit media termasuk yang berskala menengah maupun kecil sehingga tercipta ekosistem media digital yang sehat, berkualitas, profesional dan mensejahterakan para jurnalisnya.
"Regulasi ini dibuat untuk memastikan media yang memproduksi dan melaksanakan kerja kerja jurnalistik yang berkualitas dapat terus tumbuh. Jangan sampai regulasi ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sementara banyak penerbit kecil, lokal, dan independen, yang juga harus terlindungi oleh adanya aturan semacam ini," katanya.
Google Indonesia merespon rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023 yang menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya. Aksi serupa pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Di Australia, perusahaan teknologi itu akhirnya melunak setelah pemerintah setempat melakukan renegosiasi dengan tawaran win-win solution.
Jika ancaman Google benar-benar dilaksanakan, maka platform mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube, tidak akan lagi menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan yang selama ini disalurkan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut. Publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa, di periode krusial menjelang Pemilihan Umum 2024.
Desakan AMSI, AJI, IJTI dan IDA agar Presiden Joko Widodo mengkaji kembali isi Perpres Publishers Rights sesuai dengan prinsip global untuk relasi yang lebih adil antara penerbit media dan korporasi teknologi yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023 lalu. Didukung oleh 75 penerbit, jurnalis dan peneliti media dari 25 negara di dunia, prinsip ini menegaskan pentingnya setiap mekanisme yang mengatur hubungan platform digital dan perusahaan media tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Peraturan Publishers Rights diharapkan tidak hanya mengatur soal kompensasi untuk konten berita, tapi juga melindungi hak cipta dari penerbit media yang kini terancam oleh keberadaan mesin kecerdasan buatan (Generative AI). Keberadaan aturan yang bisa mengakomodasi kepentingan penerbit media dan platform digital di tengah berbagai perubahan teknologi saat ini adalah solusi ideal untuk memastikan ekosistem informasi digital lebih kredibel dan bermanfaatuntuk publik.
Berita Terkait
-
Deretan Kekalahan Aji Santoso Pasca Tinggalkan Persebaya Surabaya, Kehilangan Taji?
-
8 Pemain Persija Jakarta yang Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 dan Tim Senior
-
Tangan Dingin Uston Nawawi, Bawa Persebaya Surabaya Naik ke Papan Atas Klasemen BRI Liga 1 2023
-
Alasan Shin Tae-yong Panggil Aji Kusuma ke Timnas Indonesia meski Belum Bikin Satu Gol pun di Liga 1
-
Perbandingan Performa 3 Striker Timnas Indonesia untuk Hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday, Siapa Paling Gacor?
-
Fakta Menarik Aji Kusuma, Debutan di Timnas Indonesia yang Pernah Bobol Gawang Timnas Jepang
-
3 Pemain Debutan yang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Lawan Turkmenistan, Nama-nama Tak Terduga
-
3 Pemain Debutan yang Dapat Panggilan Pertama Timnas Indonesia, Dua Nama Masih Minim Kontribusi di Klub
-
17 Pemain yang Dipastikan Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September, Ada Sandy Walsh
-
Statistik Mengejutkan Aji Kusuma, Striker Persija Jakarta yang Dapat Panggilan Perdana ke Timnas Indonesia
Terpopuler
-
RESMI: BRI Liga 1 Musim Depan Terapkan Aturan 8 Pemain Asing, Bebas dari Mana Saja
-
Jadwal Babak 16 Besar Euro 2024, Dibuka oleh Laga Swiss vs Italia
-
Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Euro 2024, Ada Negara Kejutan
-
Resmi! Shin Tae-yong Tidak akan Hadir di Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Klasemen Grup A Piala AFF U-16 2024: Indonesia Ditempel Ketat Laos dengan Poin Sama
Terkini
-
Digelar di 3 Kota, Workshop Kolaborasi Suara.com dan UAJY Diikuti 150 Lebih Digital Creator
-
Al Farisi Baseball Softball National Championship III Jadi Ajang Pencarian Bakat
-
5 Bintang Olahraga Ini Berencana Pensiun dari Olimpiade
-
Kinerja Keuangan Positif, Arkadia Digital Media Laporkan Kenaikan Pendapatan 40 Persen
-
Fabio Quartararo Tak Ingin Kendorkan Semangat di MotoGP Jerez
-
Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Diggia dan Bezzecchi Mengaku Optimistis
-
Alex Rins Bertekad Mengulang Kesuksesan di MotoGP Amerika 2024
-
Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Bertekad Akhiri Puasa Kemenangan
-
MotoGP Resmi Dibeli Liberty Media dari Dorna Sports
-
Tim Monster Energy Yamaha Gelar Uji Coba Privat Jelang MotoGP Amerika Serikat